16.36
DPD Golkar
Sultra versi Agung Laksono tak mau terpengaruh dengan belum adanya kepastian
mengenai kepengurusan Golkar mana yang berhak mengajukan calon di Pilkada
nanti. Di Sultra, partai yang dipimpin Oheo Sinapoy tersebut mulai hari ini,
Rabu 15 April hingga 25 April mendatang, membuka penjaringan bakal calon bupati
di tujuh daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, Desember 2015.
“Kami tidak
mau terlena dengan konflik. Proses pencalonan di KPU akan dimulai Juli nanti.
Makanya, Golkar sudah harus memulai penjaringan agar bisa ikut mendaftarkan
pasangan calon ke KPU nanti,” kata LM Sjafei Kahar, Ketua Panitia Penjaringan
Calon Kepala Daerah DPD Golkar Sultra versi Agung laksono, kemarin.
Ia menegaskan, hingga sekarang tidak pernah ada pembatalan pemberlakuan SK DPP Golkar versi Agung Laksono dari Kemenkumham, termasuk adanya surat resmi yang meminta mereka menunda semua aktivitas partai berdasarkan putusan PTUN.
“Jadi, kami wajib terus jalan karena belum ada pembatalan. Kami masih diakui pemerintah sampai sekarang. Itu dasar kami hingga membuka penjaringan. Saya harap kubu sebelah tidak usah terganggu dengan apa yang kami lakukan. Silahkan juga lakukan penjaringan, nanti KPU yang putuskan,” kata mantan Bupati Buton itu.
Bagi calon yang hendak mendaftar dan ikut proses penjaringan di Golkar, sudah bisa mendaftar hari ini hingga 25 April nanti di Sekretariat penjaringan, di daerah Lepo-lepo, Kendari. Itu berlaku bagi calon yang akan maju di tujuh daerah. Nantinya, semua kandidat akan disaring oleh DPD Golkar Sultra, diverifikasi persyaratannya, termasuk hal-hal lainnya. Setelah itu, forum Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapimdasus) di tingkat kabupaten yang akan menggelar Pilkada bakal memutuskan minimal 3 dan maksimal 5 nama paling layak.
“Itu yang akan diajukan ke DPP Golkar, nanti tim penilai akhir yang akan memutuskan satu calon,” jelas Sjafei Kahar.
Nantinya, kata Sjafei, tiap calon yang mendaftar memang akan diuji kelayakannya, termasuk akan dipertanyakan soal koalisi partainya karena Golkar di semua daerah, tidak ada yang bisa mandiri mengajukan calon tapi harus berkoalisi. Ia juga mengaku, tetap akan memprioritaskan kader sebagai calon, tapi tetap membuka ruang non kader karena Golkar ingin menang di Pilkada.
“Kami tidak akan memungut bayaran pendaftaran, ataupun mahar politik. Semua pendanaan proses penjaringan dan pendafataran akan diambil dari partisipasi kader. Kami hanya berharap, kelak calon usungan kami menang dan berkomitmen membesarkan partai,” tandas lelaki yang masih berstatus sebagai Ketua Golkar Buton ini. (ing)
Ia menegaskan, hingga sekarang tidak pernah ada pembatalan pemberlakuan SK DPP Golkar versi Agung Laksono dari Kemenkumham, termasuk adanya surat resmi yang meminta mereka menunda semua aktivitas partai berdasarkan putusan PTUN.
“Jadi, kami wajib terus jalan karena belum ada pembatalan. Kami masih diakui pemerintah sampai sekarang. Itu dasar kami hingga membuka penjaringan. Saya harap kubu sebelah tidak usah terganggu dengan apa yang kami lakukan. Silahkan juga lakukan penjaringan, nanti KPU yang putuskan,” kata mantan Bupati Buton itu.
Bagi calon yang hendak mendaftar dan ikut proses penjaringan di Golkar, sudah bisa mendaftar hari ini hingga 25 April nanti di Sekretariat penjaringan, di daerah Lepo-lepo, Kendari. Itu berlaku bagi calon yang akan maju di tujuh daerah. Nantinya, semua kandidat akan disaring oleh DPD Golkar Sultra, diverifikasi persyaratannya, termasuk hal-hal lainnya. Setelah itu, forum Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapimdasus) di tingkat kabupaten yang akan menggelar Pilkada bakal memutuskan minimal 3 dan maksimal 5 nama paling layak.
“Itu yang akan diajukan ke DPP Golkar, nanti tim penilai akhir yang akan memutuskan satu calon,” jelas Sjafei Kahar.
Nantinya, kata Sjafei, tiap calon yang mendaftar memang akan diuji kelayakannya, termasuk akan dipertanyakan soal koalisi partainya karena Golkar di semua daerah, tidak ada yang bisa mandiri mengajukan calon tapi harus berkoalisi. Ia juga mengaku, tetap akan memprioritaskan kader sebagai calon, tapi tetap membuka ruang non kader karena Golkar ingin menang di Pilkada.
“Kami tidak akan memungut bayaran pendaftaran, ataupun mahar politik. Semua pendanaan proses penjaringan dan pendafataran akan diambil dari partisipasi kader. Kami hanya berharap, kelak calon usungan kami menang dan berkomitmen membesarkan partai,” tandas lelaki yang masih berstatus sebagai Ketua Golkar Buton ini. (ing)
DPD
Golkar Sultra versi Agung Laksono tak mau terpengaruh dengan belum
adanya kepastian mengenai kepengurusan Golkar mana yang berhak
mengajukan calon di Pilkada nanti. Di Sultra, partai yang dipimpin Oheo
Sinapoy tersebut mulai hari ini, Rabu 15 April hingga 25 April
mendatang, membuka penjaringan bakal calon bupati di tujuh daerah yang
akan menggelar Pilkada serentak, Desember 2015.
“Kami tidak mau terlena dengan konflik. Proses
pencalonan di KPU akan dimulai Juli nanti. Makanya, Golkar sudah harus
memulai penjaringan agar bisa ikut mendaftarkan pasangan calon ke KPU
nanti,” kata LM Sjafei Kahar, Ketua Panitia Penjaringan Calon Kepala
Daerah DPD Golkar Sultra versi Agung laksono, kemarin.
Ia menegaskan, hingga sekarang tidak pernah ada pembatalan pemberlakuan SK DPP Golkar versi Agung Laksono dari Kemenkumham, termasuk adanya surat resmi yang meminta mereka menunda semua aktivitas partai berdasarkan putusan PTUN.
“Jadi, kami wajib terus jalan karena belum ada pembatalan. Kami masih diakui pemerintah sampai sekarang. Itu dasar kami hingga membuka penjaringan. Saya harap kubu sebelah tidak usah terganggu dengan apa yang kami lakukan. Silahkan juga lakukan penjaringan, nanti KPU yang putuskan,” kata mantan Bupati Buton itu.
Bagi calon yang hendak mendaftar dan ikut proses penjaringan di Golkar, sudah bisa mendaftar hari ini hingga 25 April nanti di Sekretariat penjaringan, di daerah Lepo-lepo, Kendari. Itu berlaku bagi calon yang akan maju di tujuh daerah. Nantinya, semua kandidat akan disaring oleh DPD Golkar Sultra, diverifikasi persyaratannya, termasuk hal-hal lainnya. Setelah itu, forum Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapimdasus) di tingkat kabupaten yang akan menggelar Pilkada bakal memutuskan minimal 3 dan maksimal 5 nama paling layak.
“Itu yang akan diajukan ke DPP Golkar, nanti tim penilai akhir yang akan memutuskan satu calon,” jelas Sjafei Kahar.
Nantinya, kata Sjafei, tiap calon yang mendaftar memang akan diuji kelayakannya, termasuk akan dipertanyakan soal koalisi partainya karena Golkar di semua daerah, tidak ada yang bisa mandiri mengajukan calon tapi harus berkoalisi. Ia juga mengaku, tetap akan memprioritaskan kader sebagai calon, tapi tetap membuka ruang non kader karena Golkar ingin menang di Pilkada.
“Kami tidak akan memungut bayaran pendaftaran, ataupun mahar politik. Semua pendanaan proses penjaringan dan pendafataran akan diambil dari partisipasi kader. Kami hanya berharap, kelak calon usungan kami menang dan berkomitmen membesarkan partai,” tandas lelaki yang masih berstatus sebagai Ketua Golkar Buton ini. (ing)
- See more at: http://kendaripos.co.id/content/view/21409/29/#sthash.GgEqS8nF.dpufIa menegaskan, hingga sekarang tidak pernah ada pembatalan pemberlakuan SK DPP Golkar versi Agung Laksono dari Kemenkumham, termasuk adanya surat resmi yang meminta mereka menunda semua aktivitas partai berdasarkan putusan PTUN.
“Jadi, kami wajib terus jalan karena belum ada pembatalan. Kami masih diakui pemerintah sampai sekarang. Itu dasar kami hingga membuka penjaringan. Saya harap kubu sebelah tidak usah terganggu dengan apa yang kami lakukan. Silahkan juga lakukan penjaringan, nanti KPU yang putuskan,” kata mantan Bupati Buton itu.
Bagi calon yang hendak mendaftar dan ikut proses penjaringan di Golkar, sudah bisa mendaftar hari ini hingga 25 April nanti di Sekretariat penjaringan, di daerah Lepo-lepo, Kendari. Itu berlaku bagi calon yang akan maju di tujuh daerah. Nantinya, semua kandidat akan disaring oleh DPD Golkar Sultra, diverifikasi persyaratannya, termasuk hal-hal lainnya. Setelah itu, forum Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapimdasus) di tingkat kabupaten yang akan menggelar Pilkada bakal memutuskan minimal 3 dan maksimal 5 nama paling layak.
“Itu yang akan diajukan ke DPP Golkar, nanti tim penilai akhir yang akan memutuskan satu calon,” jelas Sjafei Kahar.
Nantinya, kata Sjafei, tiap calon yang mendaftar memang akan diuji kelayakannya, termasuk akan dipertanyakan soal koalisi partainya karena Golkar di semua daerah, tidak ada yang bisa mandiri mengajukan calon tapi harus berkoalisi. Ia juga mengaku, tetap akan memprioritaskan kader sebagai calon, tapi tetap membuka ruang non kader karena Golkar ingin menang di Pilkada.
“Kami tidak akan memungut bayaran pendaftaran, ataupun mahar politik. Semua pendanaan proses penjaringan dan pendafataran akan diambil dari partisipasi kader. Kami hanya berharap, kelak calon usungan kami menang dan berkomitmen membesarkan partai,” tandas lelaki yang masih berstatus sebagai Ketua Golkar Buton ini. (ing)
0 komentar:
Posting Komentar