16.40
Peran vital
Pasar Turi dalam menggerakkan roda ekonomi Surabaya, mendapat perhatian khusus
dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK pun berjanji mempercepat pembangunan
dan operasional Pasar Turi.
Walikota
Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah pusat melalui Kantor
Sekretariat Wakil Presiden akan mengawal proses operasional Pasar Turi.
Harapannya, para pedagang bisa segera kembali berjualan. "Targetnya
sebelum (bulan) Puasa, sudah bisa jualan," ujarnya usai bertemu JK di
Kantor Wakil Presiden kemarin (14/4).
Risma mengakui, salah satu kendala yang menghambat operasional Pasar Turi adalah persoalan sertifikasi pedagang serta perpanjangan waktu dan perbaikan kontrak. Gerak cepat ala JK pun langsung dilakukan. "Tadi Pak JK langsung menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang (Ferry Mursyidan)," katanya.
Konflik yang terjadi antara pedagang dengan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku pengembang Pasar Turi juga menjadi materi pembicaraan. Sebagaimana diketahui, pedagang maupun Pemkot Surabaya terus menuntut PT GBP untuk segera menyelesaikan pembangunan pusat grosir terbesar di wilayah Timur Indonesia itu pasca musibah kebakaran 2007 lalu. Pasalnya, janji pengembang untuk membuka Pasar Turi sudah molor dari jadwal semula Oktober 2014. 'Insya Allah Pak Wapres akan membantu banyak solusi-solusinya,' ucap Risma.
Keterlibatan JK dalam penyelesaian konflik di Pasar Turi sebenarnya sudah dilakukan pada Februari lalu. Ketika itu, JK mengutus Deputi Ekonomi Setwapres Tirta Hidayat untuk ikut memdiasi pertemuan antara pedagang dengan" PT GBP. Sayangnya, pertemuan itu tidak berhasil menemukan kata sepakat.
Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, Wapres JK menilai operasional Pasar Turi tidak hanya akan membantu bergulirnya kembali roda ekonomi Surabaya, namun juga arus perdagangan ke wilayah Indonesia Timur yang menjadikan Pasar Turi sebagai pusat grosirnya. 'Jadi, ini menyangkut ribuan pedagang, makanya Pak JK ingin cepat selesai,' ujarnya.
Risma menambahkan, selain Pasar Turi, materi pembicaraan dengan JK juga menyentuh beberapa materi lain, seperti pembangunan jalan pendamping atau frontage road di sepanjang Jalan Ahmad Yani Surabaya. 'Sebab, di situ banyak aset tanah milik negara, kami minta pandangan Pak Wapres,' katanya.
Beberapa materi pembicaraan lainnya adalah upaya mendorong pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Misalnya, melalui kemudahan proses perizinan usaha serta pendaftaran merek UMKM. Lalu, ada pula pembicaraan terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Surabaya. (owi)
Risma mengakui, salah satu kendala yang menghambat operasional Pasar Turi adalah persoalan sertifikasi pedagang serta perpanjangan waktu dan perbaikan kontrak. Gerak cepat ala JK pun langsung dilakukan. "Tadi Pak JK langsung menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang (Ferry Mursyidan)," katanya.
Konflik yang terjadi antara pedagang dengan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku pengembang Pasar Turi juga menjadi materi pembicaraan. Sebagaimana diketahui, pedagang maupun Pemkot Surabaya terus menuntut PT GBP untuk segera menyelesaikan pembangunan pusat grosir terbesar di wilayah Timur Indonesia itu pasca musibah kebakaran 2007 lalu. Pasalnya, janji pengembang untuk membuka Pasar Turi sudah molor dari jadwal semula Oktober 2014. 'Insya Allah Pak Wapres akan membantu banyak solusi-solusinya,' ucap Risma.
Keterlibatan JK dalam penyelesaian konflik di Pasar Turi sebenarnya sudah dilakukan pada Februari lalu. Ketika itu, JK mengutus Deputi Ekonomi Setwapres Tirta Hidayat untuk ikut memdiasi pertemuan antara pedagang dengan" PT GBP. Sayangnya, pertemuan itu tidak berhasil menemukan kata sepakat.
Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, Wapres JK menilai operasional Pasar Turi tidak hanya akan membantu bergulirnya kembali roda ekonomi Surabaya, namun juga arus perdagangan ke wilayah Indonesia Timur yang menjadikan Pasar Turi sebagai pusat grosirnya. 'Jadi, ini menyangkut ribuan pedagang, makanya Pak JK ingin cepat selesai,' ujarnya.
Risma menambahkan, selain Pasar Turi, materi pembicaraan dengan JK juga menyentuh beberapa materi lain, seperti pembangunan jalan pendamping atau frontage road di sepanjang Jalan Ahmad Yani Surabaya. 'Sebab, di situ banyak aset tanah milik negara, kami minta pandangan Pak Wapres,' katanya.
Beberapa materi pembicaraan lainnya adalah upaya mendorong pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Misalnya, melalui kemudahan proses perizinan usaha serta pendaftaran merek UMKM. Lalu, ada pula pembicaraan terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Surabaya. (owi)
0 komentar:
Posting Komentar